MATERI KEUANGAN

Bimtek Keuangan

Cara mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya yaitu dari kemampuan SDM nya dalam menjalankan bidang keuangan. Atau bisa dibilang keuangan adalah salah satu faktor terpenting untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan adanya kebijakan khusus dimana daerah diberi kekuasaan penuh untuk mengatur keuangannya, maka pastilah kebijakan dari setiap daerah itu berbeda-beda satu antara yang lainnya. Kemampuan keuangan suatu daerah itu dibuat bervariasi sehingga terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah hingga yang kurang mampu. Jadi setiap aparat pemerintahan harus bisa melaksanakan proses keuangan sesuai dengan kebijakan dari daerahnya masing-masing.

Info Manajemen Keuangan

Setiap aparat pemerintahan daerah dirasa perlu untuk mengikuti pelatihan keuangan guna mengembangkan kemampuan, utamanya di bidang keuangan. Karena jika keuangan suatu daerah itu baik, maka itu akan berdampak baik pula untuk masyarakat hingga ke pemerintahan pusat. Jadi untuk membantu program pemerintahan dalam pelatihan aparatur daerah, maka Pusdiknas Pemda siap mengadakan bimtek / diklat keuangan daerah di tahun 2018. Diharapkan dari pelatihan ini akan terbentuk sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kemampuan, utamanya di bidang keuangan. Yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Adapun materi Bimtek mengenai administrasi keuangan, pengelolaan keuangan, akuntansi keuangan, penyusunan laporan dan lain sebagainya. Di bawah ini ada beberapa materi yang dapat menjadi pilihan peserta yaitu :
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

  • Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020
  • Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peran APIP Dalam Akuntabilitas Keuangan melalui Reviu dan Implementasi SPIP
  • Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

    1. Sosialisasi Dana Kelurahan dalam Undang-Undang Pemda
  • Peran Inspektorat Awasi Pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )
  • Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
  • Mekanisme dan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

    1. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019
    1. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
    1. Bimtek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
    1. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
    1. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.REPORTING dan E.SIAP/BMD
    1. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.7 berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
    1. Bimtek Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
    1. Implementasi Transaksi Ton Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
    1. Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *